Pembagian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pembagian Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Ada banyak hal yang dapat kita pelajarai dalam dunia pendidikan diantaran tentang hukum. Sebagian besar orang mungkin lebih beranggapan bahwa hukum itu identing dengan rumah tahanan.

Setelah beberapa waktu yang lalu penulis berbagi mengenai pengertian hukum pidana kali ini penuis kembali berbagi mengenai jenis-jenis hukum pidana.

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objek tif dan hukum pidana dalam arti subjektif.
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
3. Hukum  pidana  yang  dikodifikasikan (gecodificeerd) dan  hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd).
4. Hukum pidana bagian umum (algemene deel) dan hukum pidana bagian khusus (bijzonder deel).
5. Hukum  pidana  umum  (algemeen  strafrecht)  dan  hukum  pidana khusus bijzonder strafrecht) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana  umum  adalah  hukum  pidana  yang  dengan  sengaja  telah  dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan  hukum  pidana  khusus  adalah  hukum  pidana  yang  dengan  sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu  saja  misalnya  bagi  anggota  Angkatan  Besenjata,  ataupun  merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu  saja misalnya tindak pidana fiscal.
6. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.
7. Hukum  pidana  umum  (algemeen  strafrecht)  dan  hukum  pidana lokal (plaatselijk strafrecht).

Pembagian Hukum Pidana

Selain  itu  atas  dasar  wilayah  berlakunya  hukum,  hukum pidana masih  juga  dapat  dibedakan  antara  hukum  pidana  nasional  dan hukum  pidana  internasional  (hukum  pidana  supranasional).

1. Hukum  pidana  internasional  adalah  hukum  pidana  yang  dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasar kan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa - bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti: Hukum  pidana  internasional  yang  bersumber  pada  Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer  Internasional  di  Neurenberg  untuk  mengadili  penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua.
2. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.