Gudang Teori

Konsepsi Hukum Internasional dalam Penetapan Perbatasan Darat.  Hukum internasional tidak mengenal adanya regulasi yang khusus mengatur penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penentuan wilayah perbatasan darat antarnegara dapat ditentukan dengan berdasarkan dua cara yaitu: pertama, secara alamiah. Penentuan batas darat secara alamiah seperti perbatasan antara RDTL dengan NKRI, perbatasan ini terjadi setelah Timor Leste merdeka dan menjadi Negara sendiri sehingga mambawa konsekuensi bagi Timor Leste dan Republik Indonesia dalam penetapan batas darat. Konsepsi Hukum Internasional Dalam kasus RDTL, penetapan batas darat mengacu pada perjanjian antara Portugis dan Belanda mengenai pulau Timor pada tahun 1904 dimana pada saat itu Timor Leste merupakan koloni Portugis dan Republik Indonesia merupakan koloni Belanda. Metode lain yang digunakan adalah mengikuti kontur alamiah daerah perbatasan tersebut. Hukum internasional mengenal pendeka

Pengertian Perjanjian Perbatasan Antarnegara Menurut Hukum Internasional.   Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrim hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas Negara bersifat final sehingga tidak dapat diubah, Negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama. Pengertian Perjanjian Perbatasan Antarnegara Doktrin yang berlaku bagi Negara yang baru merdeka, sesuai dengan hukum internasional adalah clean slate dimana Negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat pemerintah sebelumnya sehingga posisi Negara baru vis a vis perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan hukum perjanjian internasional hal tersebut wajar karena perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatn

Fungsi Perbatasan Negara Menurut Para Ahli.   Perbatasan dapat diartikan sebagai suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu Negara, dalam konteks pemahaman semacam ini perbatasan memiliki fungsi militer-strategis, Ekonomis, Konstitutif, Identitas, Kesatuan nasional, Pembangunan Negara dan kepentingan domestik. Bagi setiap Negara berdaulat perbatasan setidaknya memiliki tujuh macam fungsi. 1. Fungsi Militer Strategis Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu Negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal. Fungsi Perbatasan Negara 2. Fungsi Ekonomis Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu Negara melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antarnegara, investasi asing, pergerakan barang antarnegara. Fungsi ekonomis perbatasan juga memberikan patokan bagi suatu Negara untuk melakukan

Dasar Penetapan Perbatasan Negara Menurut Para Ahli.  Adi Sumardiman secara garis besar mengungkapkan terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan yaitu: ketentuan tertulis dan ketentuan tidak tertulis. Hal tersebut tentunya memiliki makna yang sangat luas berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Untuk lebih memahami hal-hal tersebut lebih terperinci mari kita simak uraian di bawah ini. 1. Ketentuan Tak Tertulis Ketentuan ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwewenang di kawasan perbatasan oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat pemukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa dan lain sebagainnya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Penetapan batas antarnegara yang berdasarkan pada ketentuanketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan karena menyangut juga faktor historis dan cultural yang secara politis l

Teori Perbatasan Negara Menurut Para Ahli.   Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau state border dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda (Rijal Darmaputera, 2009: 3). Pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Boundaries dan frontier kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut flontier karena posisinya yang terletak di depan front dari suatu Negara, sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu unit politik, dalam hal

Teori Suksesi Negara Menurut Para Ahli. Istilah suksesi mengimplikasikan akan adanya suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok yang pertama kepada yang kedua. Persoalan yang kerap muncul apakah dalam hal terjadi suksesi akan berlaku sebagaimana layaknya hukum waris, suksesi Negara ditunjukan pada cabang hukum internasional yang berurusan dengan konsekuensikonsekuensi hukum yang timbul akibat perubahan kedaulatan atas suatu wilayah (Michael 1982: 157). Berdasarkan hukum internasional suksesi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain, yang terjadi ialah hilannya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari Negara lama dan sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas itu oleh Negara lain. Menurut Mervin Jones, suksesi Negara di bagi dalam dua pengertian yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya (factual state succession). Menurut kenyataan secara factual suksesi Negara terjadi karena dua atau lebih Negar

Macam-Macam Bentuk Negara Menurut Para Ahli. Dalam hukum internasional semua Negara adalah sama, apakah Negara itu besar atau kecil, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Masing-masing Negara adalah subjek hukum internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya namun tidak semua Negara yang mempunyai bentuk yang sama, Perbedaan bentuk ini menyebabkan berbeda pula cara pelaksanaan hubungan internasional masing-masing Negara. Bagaimana urusan dalam suatu Negara adalah urusan negeri itu sendiri. Hukum internasional tidak mempunyai hak dan wewenang untuk ikut menentukan bentuk suatu Negara, Suatu Negara memilih bentuk Negaranya sesuai dengan keinginannya sendiri. Boer Mauna (2005: 26) mengungkapkan bahwa hukum internasional mengelompokkan Negara dalam berbagai bentuk sebagai berikut: Bentuk-Bentuk Negara Menurut Para Ahli Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Hukum 1. Negara Kesatuan Dalam Negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke

Hak dan Kewajiban Negara Menurut Para Ahli . Upaya masyarakat Internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajibankewajiban Negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Pada tahun 1916 American Institute of International law (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan Declaration of the Right and Duties of Nations yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul Fundamental Right and Duties of American Republics dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949, Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan Negara-negara. Huala Adolf (1996: 37-38) mengungkapkan deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut: Hak dan Kewajiban Negara Baca juga: Kumpulan

Pengertian Negara Menurut Para Ahli. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 December 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hokum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (Jawahir thontowi, 2006 : 105). Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang terpenting (par Excellence) di banding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hokum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. (Mochtar Kusumaatmadja, 1981: 89). Baca juga:  Kumpula

Pengertian Hipotesis dalam Penelitian Menurut Para Ahli. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat ekploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2010:110). Baca juga:  Kumpulan Teori dan Artikel Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jaw

Pengertian Kerangka Berpikir dalam Penelitian Menurut Para Ahli. Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigm penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010:60). Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel at

Kegunaan Teori Penelitian Menurut Para Ahli. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Penelitian Teori-teori pendidikan dapat dibagi menjadi teori umum pendidikan dan teori khusus pendidikan. Teori umum pendidikan dapat dibagi menjadi filsafat-filsafat pendidikan (filsafat ilmu pendidikan dan filsafat praktek pendidikan) dan Ausland pedagogik. Teori khusus pendidikan dapat dibagi menjadi teknologi pendidikan (manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, model-model belajar mengajar dan evaluasi pendidikan) dan ilmu pendidikan (il

Pengertian Teori Menurut Para Ahli. Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori. Suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Salah satu contoh karya tulis yang penting adalah tulisan itu berdasarkan riset. Melalui penelitian atau kajian teori diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala. Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Penelitian Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi

Prinsip-Prinsip Organisasi Menurut Para Ahli.   Ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang prinsip-prinsip atau azas-azas organisasi, masing-masing ahli memberikan perumusan yang berbeda, baik dalam jumlah maupun istilah yang digunakan. Dibawah ini beberapa pengertian organisasi antara lain: Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Organisasi Warren dan Joseph dalam Wursanto (2003) dalam bukunya yang berjudul Management for Business and Industri, menyatakan ada 4 (empat) macam prinsip organisasi yaitu: prinsip kesatuan perintah (unity of command), prinsip rentang kendali atau rentang pengawasan (span of control), prinsip pengecualian (the exeption princeple) dan prinsip hirarki (the scala principle). Henry Fayol dalam Wursanto (2003). Seorang insiniur pertambangan dari Perancis mengemukakan 14 (empat belas) prinsip organisasi yaitu: pembagian kerja (devision of work), wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility), disiplin (discipline), kesatuan komando (un

Macam-Macam Organisasi Menurut Para Ahli.   Macam atau jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari jumlah pucuk pimpinan, segi keresmian, segi tujuan segi luas wilayah, segi kebutuhan sosial serta segi bentuk (Wursanto, 2003). A. Jenis Organisasi dari Segi Pucuk Pimpinan Organisasi segi pucuk pimpinan terdiri dari dua macam yakni: Organisasi tunggal, apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut berada pada tangan satu orang. Nama pimpinan yang dipergunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi tersebut. Contoh dalam bidang pemerintahan presiden, menteri, gubernur, direktur, bupati dan lain-lain, dalam bidang kemiliteran: panglima, komandan, kapolri, kapolda, dalam bidang pendidikan; rektor, dekan, ketua program studi, ketua departemen , dalam bidang niaga adalah adminstrator. Organisasi jamak, apabila pucuk pimpinan berada di tangan beberapa orang, contohnya: presidium (presidium kabinet ampera), Dewan Pempinan Pusat (DPP), DPD, MAWI, KWI, MUI dan la

Tipe Budaya Organisasi Menurut Para Ahli. Muchlas (2008) mengungkapkan bahwa manajemen harus menyadari tipe umum budaya organisasi kalau perusahaan berkeinginan mengubah budayanya agar lebih sempurna, dan menyadari kenyataan bahwa budaya tertentu terbukti lebih superior dari pada budaya lainnya. Sebagian besar ahli perilaku mengadvokasi budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Bahkan, beberapa di antara mereka berpendapat lebih jauh bahwa budaya terbuka dan partisipatif ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: Kepercayaan kepada bawahan. Komunikasi terbuka Kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan suportif. Pemecahan masalah secara kelompok. Otonomi pekerja. Tukar menukar informasi. Tujuan-tujuan dengan keluaran (out put) yang berkualitas. Lawan dari budaya terbuka dan partisipatif adalah budaya tertutup dan otokratik. Budaya ini bisa jadi dikarakterisasi oleh tujuan-tujuan dengan keluaran yang berkualitas, tetapi tujuan-tujuan tersebut lebih sering dideklarasi

Indikator Budaya Organisasi Menurut Para Ahli.  Indikator sangat berhubungan dengan hal-hal yang menjadi suatu patokoan ukuran. Tujuan dalam sebuah oraganisasi hendaknya selalu memperhatiakan indikator yang akan dicapai. Beberapa ahli mengungkapkan indikator yang menentukan budaya organisasi adalah sebagai berikut: Indikator budaya organisasi menurut Robbins (1994) yaitu: Inisiatif individual, tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi yang dipunyai individu. Toleransi terhadap tindakan beresiko, sejauh mana pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko Arah, sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan mengenai prestasi. Integrasi, tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Dukungan dari manajemen, tingkat sejauh mana para manajer memberi komunikasi yang jelas, bantuan, serta dukungan terhadap bawahan mereka. Kontrol, jumlah peraturan dan pengawa

Pengertian Organisasi Sebagai Proses Pembagian Tugas.  Organisasi sebagai proses pembagian tugas mamandang organisasi dari segi sistem distribusi tugas. Organisasi sebagai proses pembagian tugas dapat diberi pengertian dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut: Organisasi sebagai proses pembagian tugas, adalah suatu proses menetapakan dan mengelompokkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta merumuskan suatu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang memungkinkan orang-orang yang diserahi tugas itu dapat bekerjasama secara efisien dan efektif dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai proses pembagian tugas, adalah proses kegiatan menghimpun secara teratur atas bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain sehingga secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang bulat, bersatu padu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai proses pembagian tugas, adalah suatu proses pembagian tugas atau pekerjaan serta mengatur da