Karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer Menurut Para Ahli

Karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer Menurut Para Ahli. Setelah membahas sistem pemerintahan parlementer menurut para ahli, pada kesempatan kali ini penulis ingin berbagi teroi lanjutan sebelumnya tidak jauh dari sistem pemerintahan lagi. Berbagai ahli dengan latar belakang yang berbeda-beda memberikan pendapat sesuai dengan penelaahan masing-masing. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai sistem pemerintahan parlementeer tentunya dapat menambah wawasan serta dapat saling melengkapi teori tersebut. Lebih lanjut pada kesempatan kali ini penulis akan sedikit memaparkan karateristik sistempemerintahan parlementer menurut para ahli yang dapat kita baca bersama-sama di bawah ini:

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan Prinsip pokok ataupun karakteristik umum dibawah ini dapat memberikan kita kemudahan untuk mengetahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tersebut merupakan sistem pemerintahan parlementer, antara lain yaitu:

Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Sistem Pemerintahan

Karakteristik Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan;
2. Fungsi eksekutif dibagi kepada dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara;
3. Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara;
4. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
5. Menteri biasanya berasal dari anggota parlemen;
6. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada rakyat pemilih. Karena, pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat pemilih juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen;
7. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen;
8. Dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan;
9. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer ini,yang memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan ialah Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. Selain sebagai kepala pemerintahan yang fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang Perdana Menteri berikut dengan menteri-menterinya (kabinet) ialah senantiasa menjaga kepercayaan dan meminta dukungan dari parlemen agar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mendapat sambutan yang hangat dari parlemen dan untuk menghindari munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet yang bisa datang sewaktu-waktu, akibatnya ialah runtuh atau jatuhnya kabinet. Serta maju mundurnya suatu kabinet sangat tergantung kepada parlemen, dengan kata lain kabinet akan senantiasa berada di bawah tekanan parlemen.

Referensi:

Jimly Asshiddiqie. Pokok-pokok Hukum Tata Negara…, op. cit.