Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer Menurut Para Ahli

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer Menurut Para Ahli. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen. Parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, tetapi pemerintah juga dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat.

Dalam semua varian sistem pemerintahan yang dikemukakan di atas, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan di seluruh dunia. Sistem pemerintahan parlementer ini pertama kali lahir dan dilaksanakan di Inggris. Oleh karena itu, jika hendak menganalisis sistem pemerintahan parlementer sebaiknya dimulai dengan mengacu kepada berbagai lembaga dalam sistem politik Inggris. Tidak hanya merujuk kepada lembaga-lembaga politik, analisis juga harus mengacu kepada pengalaman Inggris dalam menganut sistem pemeritahan parlementer.

Baca juga: Kumpulan Teori dan Artikel Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer

Berdasarkan sejarah perkembangan sistem pemerintahan Inggris, sistem pemerintahan parlementer tumbuh melalui suatu perjalanan sejarah ketatanegaraan Inggris yang panjang. Munculnya kabinet modern Inggris umumnya dikaitkan dengan kekuasaan Partai Whigs era pemerintahan William Walpole (1721-1742). Meski fakta itu dianggap benar, masih perlu mundur jauh ke belakang untuk menelusuri asal-usul kabinet modern yang sebenarnya. Sebelumnya raja menggabungkan kekuasaan negara (law giver, the excecutor of the law, and the judge) dalam jabatannya. Di bawah kekuasaan William I dibentuk the Great Council untuk membantu raja menjalankan tiga kekuasaan itu.

Dalam sejarah Inggris, sistem ini dikembangkan karena adanya keperluan politis yang mendesak, sehingga perkembangannya tidaklah didasarkan atas tuntutan konstitusi, hukum, dan teori politik. Praktik mengenai ini berkembang mendaului teori yang dibuat. Pada mulanya, kabinet dibentuk sebagai suatu dewan pelayan rahasia ataupun dewan pelaksana perintah dari para Raja dalam menjalankan pemerintahan negara.

Untuk menjamin kekuasaannya, para Perdana Menteri Inggris pada awal abad ke-18, selalu berusaha mencari dukungan parlemen sebagaimana dukungan dan kepercayaan yang mereka berusaha dapatkan dari Raja. Dukungan dari para anggota parlemen dibutuhkan oleh Perdana Menteri untuk mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja kabinet yang diajukan sebagaimana ia membutuhkan kepercayaan dari Raja agar ia dapat tenang menjalankan tugasnya memimpin roda pemerintahan. Peristiwa yang dapat dianggap sebagai awal tumbuhnya tradisi dukungan parlemen itu, terjadi pada tahun 1742. Ketika itu, kedudukan Perdana Menteri Inggris dipegang oleh Sir Robert Walpole (1721-1742). Tetapi karena kehilangan kepercayaan dan dukungan parlemen, Walpole terpaksa mengundurkan diri meskipun Raja masih memberikan kepercayaan kepadanya untuk terus memimpin pemerintahan kerajaan Inggris.

Peristiwa inilah yang kemudian yang menjadi preseden sehingga dukungan parlemen dianggap perlu bagi Perdana Menteri untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari sudut sejarah pertumbuhannya, sistem kabinet ini dapat dianggap sebagai jawaban terhadap kebutuhan untuk membatasi kekuasaan Raja yang sebelumnya berkembang sesuai dengan prinsip Raja tidak mungkin melakukan kesalahan (the King can do no wrong) dimungkinkan karena tanggung jawab Raja dalam hal-hal tertentu masih belum dapat dijangkau. Akibatnya, menteri harus bertanggung jawab, bukannya Raja.

Mencermati kajian tentang sistem pemerintahan parlementer, perbedaan model yang ada tidak banyak dipersoalkan. Karena itu, kajian lebih banyak diarahkan pada karakter umum sistem pemerintahan parlementer. Dalam melakukan kajian, cara mudah untuk mengenal sistem pemerintahan parlementer adalah dengan memperhatikan dimana letak objek utama yang diperebutkan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Berkaitan dengan itu, pemilihan umum parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilihan umum berhasil meraih kursi mayoritas dalam parlemen. Seandainya tidak terdapat partai politik yang memperoleh suara mayoritas, beberapa partai politik bergabung (koalisi) untuk membentuk kabinet.

Untuk mendalami karakter sistem pemerintahan parlementer, tidak cukup hanya dengan memperhatikan parlemen sebagai objek utama yang diperebutkan. Sistem parlementer merupakan sistem yang menterinya bertanggung jawab kepada parlemen ditambah dengan kekuasaan yang lebih kepada parlemen (R. M. Ananda B. Kusuma, 2004: 156. )

Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet, sebagai bagian dari badan eksekutif Dengan argumentasi ini, sistem pemerintahan parlementer didasarkan bahwa parlemen adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati-hidupnya kabinet bergantung kepada dukungan dalam badan legislatif. Dalam perjalanannya, pemerintah bisa jatuh melalui mosi tidak percaya dari lembaga legisatif. Dengan kondisi itu, dalam sistem parlementer, keberlanjutan pemerintah sangat tergantung dari dukungan parlemen. Dalam praktiknya, sifat serta bobot ketergantungan tersebut berbeda antara satu negara dengan negara lain, akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan yang harus dibangun oleh eksekutif dan legislatif bisa dilakukan dengan bentuk kerja sama antara eksekutif dan legislatif agar pemerintah dapat bertahan dan efektif dalam melaksanakan program-programnya.

Referensi:

R. M. Ananda B. Kusuma. 2004. Sistem Pemerintahan Indonesia (dalam Jurnal Kostitusi, Vol. 1 No.1., Mahkamah Konstitusi RI) Jakarta.