Fungsi Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Fungsi Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Tirtaamidjaya menyatakan maksud  diadakannya hukum  pidana adalah  untuk  melindungi masyarakat. Secara  umum  hukum  pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan   masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan  dan kepentingan hidupannya yang  berbeda-beda terkadang mengalami  pertentangan  antara  satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian  atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

Fungsi Hukum Pidana

1.  Aliran klasik

Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan  penguasa  (Negara).  Peletak  dasarnya  adalah  Markies van  Beccaria  yang  menulis  tentang  "Dei  delitte  edelle  pene" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur  dengan  undang-undang  yang  harus  tertulis.  Pada  zaman sebelum  pengaruh  tulisan  Beccaria itu,  hukum  pidana  yang  ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute  dapat  menyelenggarakan  pengadilan  yang  sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan  beratnya  pidana  yang  diancamkan  karena  hukumnya tidak tertulis.  Proses  pengadilan  berjalan  tidak  baik,  sampai  terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Perancis dengan kasus  Jean  Calas  te  Toulouse  (1762)  yang  dituduh  membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap  tidak  mengaku  dan  oleh  hakim  tetap  dinyatakan  bersalah dan  dijatuhi  pidana  mati  dan  pelaksanaannya  dengan  guillotine. Masyarakat tidak puas,  yang  menganggap Jean Calas tidak ber-salah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena  putusan  itu,  dan  selanjutnya  pemuka-pemuka  masyarakat seperti  J.J.  Rousseau  dan  Montesquieu  turut  menuntut  agar kekuasaan  Raja  dan  penguasa-penguasanya  agar  dibatasi  oleh hukum  tertulis  atau  undang-undang.  Semua  peristiwa  yang diabadikan  itu  adalah  usaha  untuk  melindungi  individu  guna kepentingan hukum perseorangan.

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu   peraturan  tertulis  supaya  setiap  orang  mengetahui  tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa  ancaman hukumannya dan lain  sebagainya. Dengan   demikian  diharapkan   akan  terja m in  hak–hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu  akan  menjadi  pedoman  bagi  rakyat,  akan  melahirkan  kepas-tian  hukum  serta  dapat  menghindarkan  masyarakat  dari  kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut  ajaran  ini  menganggap bahwa  tujuan  hukum  pidana  adalah  untuk  menjamin  kepentingan hukum  individu.30  Setiap perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  (individu)  yang  oleh  undang - undang  hukum  pidana  dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana.

Menurut  aliran  klasik,  penjatuhan  pidana  dikenakan  tanpa  memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum,  mengenai sebab-sebab  yang  mendorong  dilakukan  kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan  kejahatan  maupun  bagi  masyarakat  sendiri  (politik kriminil).

2.  Aliran modern

Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang  objek penelitia nnya antara lain adalah tingkah  laku orang perseorang an dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang  memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana.

Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang  menganggap bahwa tujuan hukum  pidana  adalah  untuk  memberantas  kejahatan  agar  terlindungi kepentingan hukum masyarakat.

Berikut  ini  disebutkan  pula  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana:

Menurut  Sudarto  fungsi  hukum  pidana  itu  dapat  dibedakan  sebagai berikut:

a. Fungsi yang umum

Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum,  oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b. Fungsi yang khusus

Fungsi  khusus  bagi  hukum  pidana  adalah  untuk  melindungi kepentingan  hukum  terhadap  perbuatan  yang  hendak  memperkosanya  (rechtsguterschutz)  dengan  sanksi  yang  berupa  pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat  pada  cabang  hukum  lainnya.    Dalam  sanksi  pidana  itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana  dikatakan  sebagai „mengiris  dagingnya sendiri‟ atau sebagai bermata yang bahwa pidana bertujuan  untuk  melindungi    kepentingan-kepentingan  hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  larangan  dan  perintahnya  justru mengenakan  perlukaan  (menyakiti)  kepentingan  (benda)  hukum  si pelanggar.  Dapat  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  itu  memberi aturan-aturan  untuk  menaggulangi  perbuatan  jahat.  Dalam  hal  ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair,35  artinya hukum pidana hendaknya baru  diadakan  (dipergunakan)  apabila  usaha-usaha  lain  kurang memadai. 

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

1). Melindungi  kepentingan  hukum  dari  perbuatan  atau  perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan  hukum  yang  wajib  dilungi  itu  ada  tiga  macam, yaitu:

• Kepentingan  hukum  perorangan  (individuale  belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan  hukum  atas  tubuh,  kepentingan  hukum  akan hak  milik  benda,  kepentingan  hukum  terhadap  harga  diri dan  nama  baik,  kepentingan  hukum  terhadap  rasa  susila, dan lain sebagainya; Berkaitan dengan hal ini menurut Jan Remmelink, mengenai bagaimana cara pidana itu harus dikenakan, pertama-tama nyata, bahwa sanksi yang tajam  pada  asasnya  hanya  akan  dija tuhkan,  apabila  mekanisme  penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandan tidak cocok, dan  reaksi  hukum  pidana  harus setimpal  secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana.  Terhadap tindak  pidana harus dimunculkan reaksi yang adil.
• Kepentingan  hukum  masyarakat  (sociale  of  maatschappe-lijke  belangen),  misalnya  kepentingan  hukum  terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
• Kepentingan  hukum  negara  (staatsbelangen),  misalnya  kepentingan  hukum  terhadap  keamanan  dan  keselamatan negara,  kepentingan  hukum  terhadap  negara-negara  sahabat,  kepentingan  hukum  terhadap  martabat  kepala  negara dan wakilnya, dan sebagainya.

2). Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang  dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar  kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang  bersangkutan, misalnya  dengan  dilakukan  penangkapan,  penahanan,  pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan  yang  sangat  besar  ini,  yaitu  kekuasaan  yang  berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum  acara pidana, agar negara dapat  menjalankan  fungsi  menegakkan  dan  melindungi  kepentingan  hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

3). Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat m embahayakan dan menjadi  bumerang  bagi  warganya,  negara  bisa  bertindak  sewenang-wenang jika tidak  diatur  dan  dibatasi  sedemikian  rupa, sehingga  pengaturan  hak  dan  kewajiban  negara  mutlak  diperlukan.

Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk  menegakkan  tertib  hukum,  melindungi  masyarakat  hukum. Manusia  satu  persatu  di  dalam  masyarakat  saling  bergantung,  kepentingan  mereka  dan  relasi  antar  mereka  ditentukan  dan  dilindungi  oleh  norma-norma.  Penjagaan  tertib  sosial  ini  untuk  bagian  terbesar  sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak diataati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh  dan  kehilangan  status  atau  penghargaan  sosial.  Namun  jika  menyangkut  hal  yang  lebih  penting,  sanksi  (hukum),  melalui  tertib  hokum negara  yang  melengkapi  penataan  sosial,  dihaluskan,  diperkuat  dan dikenakan  kepada  pelanggar  norma  tersebut.  Ini  semua  tidak  dikatakan dengan  melupakan  bahwa  penjatuhan  pidana  dalam  prakteknya  masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum  pidana  bukan  merupakan  tujuan  dalam  dirinya  sendiri,  namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana  itu  membentuk norma-norma  dan  pengertian-pengertian  yang  diarahkan  kepada  tujuannya sendiri,  yaitu  menilai  tingkah  laku  para  pelaku  yang  dapat  dipidana.

Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian  lain  dari  hukum,  karena  seluruh  bagian  hukum  menentukan peraturan  untuk  menegakkan  norma-norma  yang  diakui  oleh  hukum. Akan  tetapi  dalam  satu  segi,  hukum  pidana  menyimpang  dari  bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum   pidana  dibicarakan  soal  penambahan  penderitaan dengan   sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga  ketertiban, ketenangan, kesejahteraan  dan  kedamaian  dalam  masyarakat,  tanpa  dengan  sengaja meni mbulkan penderitaan.

Van  Bemmelen  menyatakan,   bahwa  hukum  pidana itu merupakan ultimum remidium (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan  norma-norma  yang  diakui  oleh  hukum,  barulah  hukum pidana  diterapkan. Ia  menunjuk  pidato  Menteri  Kehakiman  Belanda Modderman  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa ancaman  pidana  itu harus tetap merupakan suatu ultimum remidium. setiap ancaman pidana ada keberatannya,  namun  ini  tidak  berarti  bahwa  ancaman  pidana  akan ditiadakan,  tetapi  selalu harus  mempertimbangkan  untung  dan  rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.