Sifat Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Sifat Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepadakepentingan umum.

Poernomo  menyatakan  bahwa  yang  dititikberatkan  oleh  hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum,  kepentingan  masyarakat.  Hubungan  hukum  yang  ditimbulkan oleh  perbuatan  orang  dan  menimbulkan  pula  dijatuhkannya  pidana,  disitu  bukanlah  suatu  hubungan  koordinasi  antara  yang  bersalah dengan yang  dirugikan,  melainkan  hubungan  itu  bersifat  subordinasi  dari  yang  bersalah  terhadap  pemerintah,  yang  ditugaskan  untuk  memperhatikan  kepentingan rakyat (Poernomo, 1985: 37).

Sifat Hukum Pidana

Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk  hukum  publik. Pemangku  ius  puniendi  ialah  negara  sebagai  perwakilan  masyarakat  hukum.  Adalah  tugas  hukum  pidana  untuk  memungkinkan manusia hidup bersama. Di situ terjadi hubungan antara pelanggar  hukum  publik  hukum  pidana  dalam  hal  dapatnya  dipidana (strafbaarheid)  suatu  perbuatan  pada  umumnya  tetap  ada  walaupun dilakukan  dengan  persetujuan  orang  yang  menjadi tujuan  perbuatan  itu, dan penuntutannya tidak tergantung kepada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat  menjadi  pihak  penuntut  perdata  dalam  perkara  pidana  khususnya dalam hal ganti kerugian. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan : 

1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari  orang  yang  telah  dirugikan  oleh  suatu  tindak  pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Biaya  penjatuhan  pidana  dipikul  oleh  negara  sedangkan  pidana  denda  dan  perampasan  barang  menjadi  menjadi  penghasilan  negara.

Hukum  publik  adalah  hukum  yang  mengatur  kepentingan  publik (masyarakat umum).  Apabila  diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri - ciri hukum publik yaitu:

1. Mengatur  hubungan  antara  kepentingan  negara  atau  masyarakat  dengan orang perseorangan;
2. Kedudukan  penguasa  negara  adalah  lebih  tinggi  dari  orang  perseorangan. Dengan perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa;
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang)  tidak  tergantung  kepada  perseorangan  (yang  dirugikan),  melainkan  pada  umumnya  negara/penguasa  wajib  menuntut  seseorang tersebut;
4. Hak  subjektif  penguasa  ditimbulkan  oleh  peraturan-peraturan  hukum pidana  objektif  atau  hukum  pidana  positif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan  hukum  publik.  Hal  ini  didasarkan  kepada  hubungan  hukum  yang  diatur  di  dalam  hukum  pidana  titik  beratnya  tidak  berada  pada kepentingan  individu,  melainkan  pada  kepentingan-kepentingan  umum.

Sifat  ini  dapat  dilihat  pada  hukum  pidana,  yaitu  dalam  hal  penerapan hukum  pidana  pada  hakekatnya  tidak  tergantung  kepada  kehendak  seorang individu, yang  in concreto langsung dirugikan, melainkan diserahkan  kepada  pemerintah  sebagai  wakil  dari  kepentinan  umum.  Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu tidak  tergantung  kepada  kehendak  orang  yang  ditipu,  melainkan  kewenangan  instansi  Kejaksaan  sebagai  alat  pemerintah.  Hanya  saja  sebagai kekecualian,  ada  beberapa  tindak  pidana  yang  hanya  dapat  diajukan  ke pengadilan  atas  pengaduan  (klacht)  dari  orang  yang  diganggu  kepen tingannya, misalnya tindak pidana penghinaan dan perzinahan.

Namun ada  beberapa  sarjana  yang  tidak  sependapat  bahwa hukum  pidana  bersifat  hukum  publik,  seperti  Van  Kan,  Paul  Scholten, Logeman, Lemaire dan Utrecht. Para ahli ini berpendapat, bahwa hukum pada pokoknya tidak  mengadakan  kaedah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada  sebelumnya pada bagian hukum lainnya  dan  juga  sudah  ada  sanksinya.  Hanya  pada  suatu  tingkatan  tertentu,  sanksi  tersebut  sudah  tidak  seimbang  lagi,  sehingga  dibutuhkan sanksi  yang  lebih  tegas  dan  lebih  berat  yang  disebut  sebagai  sanksi (hukuman) pidana. Alasan lainnya yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat mereka ialah, bahwa justru tidak selalu penguasa wajib menuntut suatu tindak pidana tertentu karena dipersyaratkan harus ada "pengaduan" dari pihak yang dirugikan atau yang terkena tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat hukum publik.

Referensi:

Poernomo, Bambang. 1985. Asas-asas  Hukum  Pidana.  Jakarta: Ghalia  Indonesia.